Ada satu kalimat yang gampang diucapkan dan sangat sulit dikerjakan: jangan cuma jadi pasar, jadilah pencipta. Kalimat itu diucapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Bali pekan ini, dan pantas kita bahas serius, termasuk bagian yang tidak enaknya.
Pada 5 September 2026, Menkomdigi menyampaikan bahwa Indonesia harus menjadi pencipta teknologi kecerdasan buatan, bukan sekadar pasar bagi produk AI buatan negara lain.
Ringkasan cepat
- Apa: pernyataan Menkomdigi soal posisi Indonesia dalam pengembangan AI.
- Siapa: Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
- Kapan: 5 September 2026.
- Di mana: World Encounter Summit 2026 di Bali, yang mencakup Bali Harmony Dialogue (3 September, Kampus UID Bali) dan XI International Scholas Chairs Congress (4–6 September).
- Pesertanya: dari lima benua, mulai dari pejabat pemerintah, anak muda, akademisi, tokoh agama, perusahaan teknologi, sampai masyarakat sipil.
- Isu intinya: ketimpangan akses ke data, daya komputasi, infrastruktur digital, talenta, dan kapasitas regulasi antarnegara.
Apa bedanya “pasar” dan “pencipta”
Istilah ini sering dipakai tanpa dijelaskan, padahal bedanya konkret.
Jadi pasar artinya kita memakai. Kita berlangganan ChatGPT, memakai Gemini di ponsel, membeli lisensi perangkat lunak AI dari luar. Uangnya keluar, manfaatnya kita nikmati sebagai pengguna, tapi nilai tambahnya dibukukan di tempat lain.
Jadi pencipta artinya kita membangun. Model, produk, atau layanan AI yang dibuat di sini, dipakai orang, dan pendapatannya masuk ke sini.
Di antara keduanya sebenarnya ada wilayah ketiga yang jarang disebut, dan justru paling realistis: membangun di atas yang sudah ada. Bukan membuat model raksasa dari nol, melainkan membuat produk yang menyelesaikan masalah spesifik di Indonesia dengan memanfaatkan model yang tersedia.
Ketimpangan yang disorot itu nyata
Bagian paling jujur dari pemaparan di Bali adalah pengakuan bahwa tidak semua negara berangkat dari garis start yang sama.
Yang disebut ada lima: akses ke data, daya komputasi, infrastruktur digital, talenta, dan kapasitas regulasi.
Coba pikirkan yang kedua saja. Melatih satu model besar butuh puluhan ribu chip khusus yang harganya luar biasa mahal dan pasokannya diperebutkan seluruh dunia. Amazon saja sampai memborong dua juta GPU Nvidia padahal sudah membuat chipnya sendiri. Ini bukan perlombaan yang bisa dimenangkan dengan semangat saja.
Menyuruh negara berkembang membangun model AI sendiri dari nol itu seperti menyuruh orang ikut lomba lari sambil menggendong lemari.
Makanya arah yang lebih masuk akal bukan meniru perlombaan itu, melainkan memilih perlombaan yang berbeda.
Yang tidak disebut, dan perlu disebut
Supaya laporan ini jujur, ada beberapa hal yang tidak muncul dalam pemberitaan pernyataan ini.
Tidak ada angka. Tidak ada target, anggaran, tenggat, maupun ukuran keberhasilan yang disampaikan. Ini pernyataan arah, bukan program dengan tolok ukur.
Dua Rancangan Peraturan Presiden soal peta jalan dan etika AI masih belum ditandatangani. Sudah sejak awal tahun kabarnya akan segera terbit, dan sampai sekarang belum. Selama itu belum ada, kementerian dan lembaga juga belum bisa membuat aturan turunan di sektornya masing-masing.
Jadi kalimat “jangan sekadar jadi pasar” itu tepat sebagai arah, tapi belum jadi rencana.
Kenapa forumnya di Bali itu menarik
Pertemuannya sendiri bukan forum teknologi biasa. Pesertanya datang dari lima benua dan mencakup tokoh agama serta masyarakat sipil, bukan cuma orang teknologi.
Dan topik yang dibahas justru yang jarang masuk konferensi AI: dampaknya pada pendidikan, lapangan kerja, kesehatan mental anak muda, demokrasi, dan hubungan sosial.
Ini pilihan yang bagus. Perdebatan AI di tingkat global terlalu sering berhenti di soal siapa modelnya paling pintar. Padahal yang menentukan hidup orang banyak justru pertanyaan-pertanyaan tadi.
Apa artinya buat kamu
Kalau kamu bukan pembuat kebijakan, pernyataan menteri terasa jauh. Tapi ada terjemahan praktisnya.
Peluang terbesar buat orang Indonesia bukan membuat model saingan ChatGPT. Peluangnya ada di masalah yang cuma orang sini yang paham: bahasa daerah, alur birokrasi lokal, cara pedagang kecil mencatat dagangan, kebiasaan pembeli di sini.
Model besar buatan luar tidak akan pernah mengerti persoalan itu sebaik kamu. Dan model itu sekarang bisa dipakai siapa saja dengan biaya yang terus turun.
Apa yang bisa kamu lakukan sekarang
- Berhenti memikirkan “bikin AI sendiri”. Pikirkan “masalah apa di sekitarku yang bisa dibereskan dengan AI yang sudah ada”. Itu pertanyaan yang jauh lebih produktif.
- Kalau kamu punya usaha, mulai dari satu proses yang paling memakan waktu dan paling berulang. Di situ AI paling cepat terasa manfaatnya.
- Kalau kamu masih sekolah atau kuliah, keterampilan mengarahkan AI sekarang lebih menentukan daripada menghafal alatnya. Alatnya berganti tiap beberapa bulan.
- Mulai dari dasarnya lewat Panduan AI untuk Pemula kalau kamu belum tahu harus mulai dari mana.
Pertanyaan yang sering muncul
Apa yang disampaikan Menkomdigi soal AI?
Meutya Hafid menyampaikan bahwa Indonesia harus menjadi pencipta teknologi kecerdasan buatan, bukan sekadar pasar bagi produk AI buatan negara lain. Pernyataan itu disampaikan pada 5 September 2026 di World Encounter Summit 2026 di Bali.
Apa itu World Encounter Summit 2026?
Forum internasional di Bali yang mencakup Bali Harmony Dialogue pada 3 September di Kampus UID Bali dan XI International Scholas Chairs Congress pada 4 sampai 6 September, dengan peserta dari lima benua meliputi pejabat pemerintah, anak muda, akademisi, tokoh agama, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil.
Apa ketimpangan AI yang disorot?
Tidak semua negara punya akses setara terhadap data, daya komputasi, infrastruktur digital, talenta, dan kapasitas regulasi. Karena itu pemerataan manfaat AI dinilai bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga soal keadilan sosial, ekonomi, moral, dan lingkungan.
Apakah sudah ada target atau anggaran yang diumumkan?
Tidak. Dalam pemberitaan pernyataan ini tidak disebutkan target, anggaran, tenggat, maupun ukuran keberhasilan. Ini pernyataan arah kebijakan, bukan program dengan tolok ukur.
Bagaimana status regulasi AI di Indonesia?
Dua Rancangan Peraturan Presiden tentang peta jalan AI nasional dan etika AI masih menunggu penandatanganan. Selama belum terbit, kementerian dan lembaga juga belum bisa menyusun aturan turunan di sektornya masing-masing.
Tinggalkan Komentar